Mahfud MD : “Pemerintah Indonesia Sudah Bersenyawa Dengan Rakyat Papua Untuk Membangun Dalam Bingkai Kedamaian”

JAKARTA, SS - Isu di Papua yang kian hari kian terus memanas menjadi sorotan tajam dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, terkait munculnya  berbagai gejolak yang terus timbul akibat dari ulah TPNPB-OPM yang selalu melakukan teror di tengah masyarakat, (21/06/2021).

Dalam akun twitter pribadinya (20/06/2021), Mahfud MD mengatakan dalam tweetnya,  bahwa,"Pemerintah Indonesia sdh bersenyawa dgn rakyat Papua utk membangun Papua dlm bingkai kedamaian menuju Kesejahteraan sesuai Inpres No. 9/2020. Yang tdk koperatif hanya segelintir KKB. Penegakan hukum thd KKB hrs dilakukan, sebab KKB merusak harmoni di tengah2 kedamaian masyarakat,"katanya.

Namun Mahfud MD mengatakan ada pihak yang tidak kooperatif yakni kelompok Teroris OPM. Karena itu penegakan hukum harus dilakukan terhadap pelanggar kedaulatan negara.

"Penegakan hukum terhadap teroris bersenjata harus dilakukan, sebab kelompok ini merusak harmoni di tengah-tengah kedamaian masyarakat," jelasnya.

Selain itu, Mahfud MD juga menanggapi tentang pemberitaan yang muncul terkait," Gereja Surati Pemerintah Berkali-kali Minta Dialog soal Papua,"yang di lansir oleh CNN Indonesia.

Dimana dalam muatan pemberitaan tersebut Kordinator Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) Tanah Papua, Dora Balubun mengatakan pihak gereja telah berkali-kali mengirim surat terkait konflik di Papua kepada pemerintah pusat. Namun, hingga kini pihaknya belum juga mendapatkan balasan.

Dora mengatakan surat tersebut berisi permintaan dialog untuk penyelesaian masalah konflik di Papua.

"Pimpinan gereja di Papua terus menerus menyurati pemerintah untuk meminta dialog," ucap Dora dalam diskusi daring, Jumat (18/6).

"Sampai hari ini, dari catatan kami, permohonan untuk dialog itu belum pernah dijawab oleh pemerintah," imbuhnya.

Selain pihak gereja, Dora mengatakan Majelis Rakyat Papua (MRP) juga telah meminta dialog. Menurutnya, dialog adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Ia mengatakan melalui dialog, pihak-pihak terkait seperti masyarakat Papua yang diwakili oleh adat, gereja, pimpinan-pimpinan wilayah dan pemerintah pusat bisa duduk bersama untuk mencari solusi konflik.

Kemudian dalam tweet lanjutannya Mahfud MD (20/06/2021) mengatakan," Menanggapi berita ini: Pemerintah jg sdh ber-kali2 berdialog dgn tokoh gereja, tokoh adat, DPRD, MRP , dll. Pemerintah tetap menekankan pd dialog dgn prinsip dan batas “NKRi yang mencakup Papua sdh final scr politik, konstitusi, dan hukum Internasional,"ungkapnya..

Mahfud MD juga menegaskan jika pemerintah akan menekankan pada dialog dengan prinsip dan batas. "Pemerintah tetap menekankan pada dialog dengan prinsip dan batas," tegasnya.

“NKRI yang mencakup Papua sudah final secara politik, konstitusi, dan hukum Internasional” pungkasnya.

(*) SS